suaradunianusantara.net – Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menempatkan diplomasi Jakarta di tengah pusaran inisiatif baru Washington untuk Gaza. Keputusan ini bukan sekadar simbol dukungan, melainkan langkah strategis yang langsung memicu perdebatan di dalam negeri dan perhatian dunia.
Peluncuran Board of Peace dilakukan pada 22 Januari 2026 di Davos. Dari 36 negara undangan, 19 menandatangani piagam. Indonesia termasuk di antaranya. Forum ini dirancang mengawal rekonstruksi Gaza sekaligus membentuk pasukan stabilisasi internasional.
Presiden Prabowo Subianto turut menandatangani piagam tersebut. Ia menyebut partisipasi Indonesia sebagai peluang menjaga arah solusi dua negara. Namun, di waktu yang sama, Hamas meminta Dewan Perdamaian menghentikan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel sebelum proses politik berjalan.
Langkah Diplomasi di Tengah Tarik Menarik Global
Keputusan Indonesia hadir saat respons internasional terbelah. Sejumlah negara Timur Tengah menyatakan dukungan. Sebaliknya, beberapa negara Eropa memilih tetap pada mekanisme PBB.
Dalam konteks itu, posisi Indonesia menjadi sorotan. Pemerintah menyatakan keterlibatan ini bertujuan memastikan solusi dua negara tetap menjadi dasar penyelesaian konflik. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan langkah tersebut bukan bentuk dukungan sepihak, melainkan ruang diplomasi tambahan.
Namun, piagam Board of Peace tidak secara eksplisit menyebut Gaza maupun Otoritas Palestina. Hal ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana kepentingan kemerdekaan Palestina terakomodasi dalam desain lembaga tersebut?
Diskusi Domestik dan Ruang Evaluasi
Di dalam negeri, keputusan ini memicu diskusi intensif. Presiden menggelar pertemuan dengan 19 organisasi Islam di Istana Negara. Sehari kemudian, ia berdialog dengan para mantan menteri luar negeri untuk membahas risiko kebijakan.
Kritik juga datang dari kalangan masyarakat sipil yang menilai Dewan Perdamaian sarat kepentingan Amerika. Pemerintah merespons dengan membuka kemungkinan evaluasi jika tujuan kemerdekaan Palestina tidak terakomodasi.
Sementara itu, laporan media Israel menyebut kemungkinan pengiriman personel Indonesia dalam pasukan stabilisasi. Hingga kini, belum ada realisasi konkret. Namun isu tersebut menambah dimensi baru dalam kalkulasi diplomasi Jakarta.
Di titik ini, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bukan sekadar soal rekonstruksi Gaza. Ia menjadi cermin bagaimana Indonesia menavigasi hubungan dengan Amerika, menjaga komitmen terhadap Palestina, dan mempertahankan peran aktif dalam tata kelola perdamaian global.
